TUGAS     : Mk Hukum Kepegawaian

Dosen      : Prof.Dr. Marwati Risa, SH, MH

Makalah

 

SENGKETA KEPEGAWAIAN

(Fenomena Netralitas PNS,  Gugatan Mantan Kepala BKD Kabupaten Selayar terhadap Bupati Selayar)

 

HARRY KATUUK

No. Pokok : 2009.02.055

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

27  Januari 2010

 

BAB  I

P E N D A H U L U A N

Relasi birokrasi dengan politik di Indonesia selalu mengalami fluktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitasnya, mesin birokrasi (baca: PNS) senantiasa dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik, dalam rangka mendukung kekuatan status quo. Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan digantikan oleh era reformasi tahun 1998, terjadilah perubahan sistem politik yang sangat fundamental, terutama menyangkut hubungan pusat dan daerah. Dari pola yang sentralistik, menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Perubahan ini disatu sisi memberikan arti positif yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi di sisi lain adalah terfragmentasikannya PNS kedalam kepentingan politik praktis (Sudirman, 2009).

Hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. Padahal untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, PNS dituntut untuk netral dan tidak memihak kepada Partai Politik serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis (LAN, 2006:218). PNS banyak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam politik praktis, sehingga hasil pemilihan kepala daerah menuai gugatan dan menyebabkan tidak berjalannya sistem pembinaan pegawai (merit system) serta tidak optimalnya pelayanan publik. Menurut Sudirman, ada faktor internal yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu sentimen primordialisme, logika kekuasaan.

Faktor primordialisme lebih kepada kedekatan etnisitas, kesukuan dan agama. Sedangkan faktor logika kekuasaan dikarenakan adanya ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang.

Bila melihat hubungan antara PNS dengan politik, Faturohman dan Sobari (2002:120) mengatakan seperti hubungan antara patron dan klien yang merupakan salah satu bentuk pertukaran sosial artinya kekuasaan diperoleh dengan cara menukarkan loyalitas  dan dukungan dengan jabatan demi kepentingan materil dan prestise sehingga akibat hubungan tersebut maka PNS ketika menjalankan kekuasaaan ia dapat melakukan penyimpangan yaitu penyimpangan dalam bentuk pro kepada kepentingan elit partai politik tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap profesional, akan tetapi dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik, bukan mekanisme karir. Oleh sebab itu, kepala daerah yang dipilih oleh partai politik, memiliki kekuasaan yang sangat kuat (powerfull authority) untuk menarik PNS dalam politik praktis.

Di Kabupaten Selayar muncul kasus yang menarik untuk dikaji lebih dalam yaitu pemberhentian Kepala BKD oleh Bupati Selayar karena disinyalir tidak netral pada pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu. Keberatan Kepala BPK yang dimutasi itu berbuntut panjang di Peradilan Tata Usaha Negara

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Prinsip Netralitas PNS

Netralitas berasal dari kata “netral” yang berarti tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak, dan netralitas adalah sikap netral (Poerwadarminta, 1976:675). Berdasarkan pengertian itu maka dapat diketahui bahwa seseorang dikatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi partai politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan dari partai politik. Dan dalam ayat (3) ditegaskan bahwa untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Untuk menjaga agar netralitas PNS dalam suatu kehidupan politik yang lebih dinamis, sistem kepegawaian yang ada harus mampu mempertahankan prinsip netralitas dengan cara memisahkan secara tegas antara jabatan negara dengan jabatan negeri dan jabatan pada  lembaga khusus yang dibentuk dengan peraturan perundangan. Jabatan negeri dan jabatan pada lembaga khusus tersebut adalah jabatan karier untuk para pegawai negara profesional. Di Korea Selatan, seorang yang dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah, maka penentuan karirnya sangat ditentukan oleh indeks prestasi (IP) kelulusannya di perguruan tinggi. Bila IP-nya lebih tinggi dari calaon pegawai lain yang juga dinyatakan lulus, maka ia dipersilahkan untuk memilih di mana (atau di kantor mana) ia akan bekerja sesuai dengan profesionalitasnya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak terkooptasi dengan kebijakan departemental, tetapi terpilih secara nasional karena prestasinya di perguruan tinggi dan dapat dipastikan netral karena pekerjaan ia sendiri yang memilih, bukan ditentukan berdasarkan formasi (hasil diskusi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis Semester II).   Berbeda dengan di Indonesia, kelulusan berdasarkan kuota, bukan berdasarkan kecerdasan intelektual.

Selanjutnya, untuk mempercepat dan menjamin pembangunan profesionalitas pada aparatur negara, netralitas aparatur negara dari kegiatan poltik harus dijaga. Dengan adanya netralitas tersebut, aparatur negara tidak terlalu perlu mengalami kegelisahan yang berarti bila terjadi pergantian pejabat pemerintahan.

B. Netralitas vs Pemilihan Umum Kepala Daerah

Prasojo (Kompas, 3 Maret 2009) mengatakan bahwa sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa PNS selalu menjadi obyek politik dari kekuatan partai politik (parpol) dan aktor politiknya. Jumlahnya yang signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran keuangan negara selalu menjadi incaran tiap parpol untuk menguasai dan memanfaatkan PNS dalam aktivitas politik.

Saat-saat menjelang pemilu, aktivitas politik partisan PNS menjadi kian intensif karena partisipasinya untuk mendukung kampanye secara terbuka maupun terselubung amat efektif. Bagi parpol, keterlibatan PNS akan amat membantu dan mempermudah pelaksanaan    kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara (mobil, gedung, dan kewenangan) secara diskriminatif, yang menguntungkan salah satu parpol. Selain itu, di          pelosok pedesaan yang mayoritas penduduknya tidak terdidik, figur dan pilihan PNS akan menjadi referensi bagi pilihan masyarakat.

Pertukaran ekonomi politik antara partai/aktor politik (calon legislatif misalnya) dan PNS dalam pemilihan umum tidak saja menguntungkan sisi politik, tetapi juga menguntungkan si PNS sendiri. Keberpihakan PNS dalam pemilu kepada parpol/caleg dibutuhkan untuk promosi dan mengejar karier jabatan. Dalam sistem birokrasi di Indonesia kini, di mana promosi dan karier jabatan tidak ditentukan oleh kompetensi dan kinerja, tetapi oleh afiliasi politik, netralitas PNS sulit ditegakkan. Hal inilah yang dapat menyebabkan pemikiran ambigua bagi si PNS, apakah mau ke sana , mau ke sini, atau netral. Kalau netral tidak dapat apa-apa tetapi tidur nyenyak. Tetapi kalau ke sana kemudian kalah bagaimana ?, Kalau menang alhamdulilah, siap-siap saja untuk memangku jabatan dan fasilitas, dan tunjangan dan ……. dan lain-lain

C. Akibat Ketidaknetralan PNS

Dalam praktik, tercatat ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu (Prasojo, Kompas 3 Maret 2009) yaitu pertama, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi parpol tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada parpol/caleg tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye parpol/caleg dari anggaran negara.

Kedua, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya dan ketiga, pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, memakai atribut parpol/caleg, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada parpol/caleg.

Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana kalau ternyata tuduhan miring tersebut sesungguhnya tidak dilakukan oleh PNS ?. Berikut ini akan dikemukakan kasus pemberhentian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selayar sebagai akibat pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) oleh Bupati Selayar yang terpilih.

 

BAB III

P E M B A H A S A N

  1. A. Hak PNS untuk Membela Diri

Reformasi di bidang kepegawaian tidak hanya menyangkut prosedur teknis mulai dari rekruitmen sampai dengan pensiun tetapi juga akan menyangkut sengketa antara PNS dengan pejabat atau atasan yang membuat keputusan Tata Usaha Negara yaitu kasus mantan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Selayar yang diberhentikan dalam jabatan,  menggugat Bupati Kepulauan Selayar ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar (Harian Fajar 21 Oktober 2010)

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Selayar, Muhammad Arsad, MM (Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/B)  menggugat Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Gugatan diajukan karena Muhammad Arsad diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala BKD (Eselon II-b) berdasarkan SK Bupati No. 821. 2/160/X/BKD/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Pemberhentian jabatan menurut Muhammad Arsad tidak berdasar dan sarat nuansa politik karena Bupati dilantik tanggal 1 Oktober 2010 dan tanggal 5 Oktober menandatangani SK pemberhentian. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa Muhammad Arsad dianggap tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kepulauan Selayar.

Menurut Muhammad Arsad pemberhentian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

  1. Tidak sesuai PP 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
  2. Tidak sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena itu Muhammad Arsad mengajukan gugatan ke PTUN Makassar tercatat dengan Nomor 58/G.TUN/10/PTUN MKS tanggal 20 Oktober 2010. Inti gugatan adalah Muhammad Arsad memohon kepada Hakim PTUN untuk membatalkan SK Pemberhentian Muhammad Arsad dan dirinya bisa kembali ke jabatan semula sebagai Kepala BKD karena selama memangku jabatan tersebut DP-3 Muhammad Arsad memperoleh nilai rata-rata “baik”. Muhammad Arsad menduga pemecatannya bukan karena tidak mampu menjalankan tugas melainkan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Selayar 23 Mei 2010 yang lalu. Saat Pilkada Muhammad Arsad  mendukung  pasangan calon Bupati lain yang merupakan lawan Syahrir Wahab yang terpilih kembali memimpin Selayar. Kini Muhammad Arsad non job dan menjadi staf Sekda Selayar.

Sebaliknya menurut Syahrir Wahab (Bupati Kepulauan Selayar) yang mengatakan bahwa silakan Muhammad Arsad menempuh jalur hukum, karena selain tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas, ada banyak alasan sehingga dirinya memberhentikan Muhammad Arsad.

  1. B. Sengketa TUN
  2. Sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah sesuai UU No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
  3. Untuk itu Pak Arsad telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dan nilai gugatan yang diajukan harus dilindungi oleh hukum karena:
    1. Ada hubungannya dengan penggugat sendiri.
    2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi.
    3. Kepentingan itu bersifat langsung.
    4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan sehingga penggugat (Pak Arsad) harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.

Gugatan sebagai Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 33 UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Berdasarkan pemberitaan, surat gugatan telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 56 ayat (1) UU PTUN di mana gugatan berisikan:

  1. Identitas penggugat (Pak Arsad) dan tergugat (Bupati Kepulauan Selayar).
  2. Fundamentum petendi (dasar gugatan) adalah pemberhentian dalam jabatan BKD yang dilakukan secara sepihak oleh Bupati Kepulauan Selayar yang mengatakan bahwa Pak Arsad dianggap tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kepulauan Selayar, sedangkan sesuai Daftar Penilaian Pekerjaan (BP-3) ia memperoleh nilai rata-rata baik oleh karena itu:

1)       Keputusan pemberhentian dalam jabatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

(1) Melanggar Pasal 7 ayat (4) butir c PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yaitu jenis hukuman disiplin berat (pembebasan dari jabatan).

(2) Melanggar Pasal 10 PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, di mana dalam Pasal 10 itu tidak tercantum kriteria PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena ketidak mampuan mendukung pelaksanaan tugas serta alasan politis (mendukung calon Bupati lain).

(3) Melanggar Pasal 14 ayat (1) PP No.100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang mengatakan bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat. Di mana ayat (4) Pasal 14 tersebut disebutkan tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

  1. Petitum (hal yang diminta untuk diputuskan dalam pengadilan) bahwa Pak Arsad memohon kepada PTUN agar SK pemberhentian dalam jabatan dibatalkan dan dirinya bisa kembali ke jabatan semula sebagai kepala BKD.

Sesuai Pasal 55 ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya keputusan TUN.

Pak Arsad menerima keputusan TUN satu hari setelah SK ditandatangani dan 14 hari setelah itu ia mengajukan gugatan.

  1. C. Upaya administratif

Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan TUN artinya pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, namun Pak Arsad tidak mengajukan keberatan. Hal ini dimungkinkan berdasarkan SEMA No.2 tahun 1991 yang menyatakan bahwa jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN upaya administratif yang tersedia adalah keberatan, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan TUN

 

  1. D. Analisis Kasus

Kompetensi utama Badan Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi antara Pemerintah dan warga masyarakat, disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga. Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian tidak ditangani langsung oleh suatu peradilan tetap, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat yang disebut peradilan semu( Quasi rechtspraak). Pengertian Peradilan kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh pegawai negeri, apabila ia merasa tidak puas dan berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya. Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang-undang No 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi di lingkungan pemerintahan sendiri. Bila mana penyelesaian tersebut belum memberikan kepuasan maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) sebagai pengadilan tingkat pertama.

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : ayat (1) dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administartif itu terdiri dari : (1) Banding administratif, yakni apabila penyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, (2) Keberatan, yakni jika penyelesaian harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan jika seluruh prosedur itu telah ditempuh, tetapi ada pihak yang belum merasakan keadilan atau kepuasan, maka persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 “

Melihat kasus Gugatan PTUN oleh Muh Arsyad terhadap Bupati Selayar maka menurut hemat penulis :

  1. Seharusnya Pak Arsad mengajukan upaya administratif karena upaya administratif ini dimaksudkan sebagai kontrol atau pengawasan yang bersifat intern dan represif di lingkungan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN namun karena di dalam SK pemberhentian dalam jabatan sebagai kepala BKD yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar No: 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tidak mengisyaratkan di dalam klausulnya bahwa Pak Arsad dapat mengajukan upaya administratif. Dengan demikian maka upaya administratif tidak berlaku untuk semua sengketa TUN tetapi hanya sengketa TUN tertentu yang penyelesaiannya tersedia upaya administratif saja. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 48 ayat (1).
  2. SK Bupati No: 821.2 memiliki unsur-unsur sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. SK tersebut berisikan tindakan hukum TUN oleh karena itu akan bersifat konkret (ada objek yang diputuskan dalam SK, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan). Bersifat individual (SK tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju). Bersifat final (artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata).
  3. Dengan diterbitkannya SK Bupati tersebut menunjukkan bahwa reformasi di bidang kepegawaian belum seperti apa yang diharapkan karena tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang tertuang di dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 yang meliputi asas sebagai berikut (lihat juga Wiyono :2009: 97-107):
  4. Asas kepastian hukum. Keputusan TUN harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar jangan sampai menimbulkan macam-macam penafsiran karena pejabat TUN tidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubah keputusan TUN yang telah dikeluarkan.
  5. Asas keseimbangan. Pasal 23-30 PP No.53 tahun 2010 telah ditentukan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pemeriksaaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
  6. Asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari badan atau pejabat TUN agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait.
  7. Asas motivasi. Asas ini menghendaki agar setiap Keputusan TUN harus diberi alasan atau pertimbangan apa sebab sampai Keputusan TUN dikeluarkan.
  8. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan. Bahwa badan atau pejabat TUN yang mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu keputusan menurut hukum, tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk lain tujuan (de tournament de pouvoir).
  9. Asas permainan yang layak. Sebelum seseorang dijatuhi hukuman disiplin kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan dengan segala argumentasinya dan tidak boleh dihalang-halangi untuk menempuh jalur hukum yang sudah ditentukan.
    1. Dalil bahwa Pak Arsad mengajukan keberatan karena SK Bupati Kepulauan Selayar sarat dengan nuansa politis karena pemberhentian dilakukan hanya selang 5 hari setelah Syahrir Wahab dilantik menjadi Bupati Kepulauan Selayar dan diduga kasus Pak Arsad terkait persoalan pilkada di mana Pak Arsad mendukung pasangan calon bupati lain. Memang Pasal 4 PP No. 53 tahun 2010 tentang larangan bagi PNS pada butir 14 tercantum PNS dilarang untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP.  Pada butir 15  tercantum bahwa PNS dilarang  memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan kampanye dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada calon bupati yang didukungnya.
    2. Butir 14 dan butir 15 PP No.53 tahun 2010 harus dapat dibuktikan di dalam persidangan TUN.
    3. Penulis mengikuti jalannya persidangan dan terakhir tanggal 27 Desember 2010 adalah kesimpulan oleh Kuasa Hukum Bupati Selayar. Sidang akan diputus pada tanggal 10 Januari 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

Keinginan untuk menguji SK Bupati merupakan upaya Pak Arsad untuk memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan tata usaha negara dan apabila diputus oleh Hakim TUN  diharapkan akan menjadi yurisprudensi  bagi kebijakan Badan atau Pejabat TUN agar tidak menjadikan mutasi sebagai implikasi negatif dari Pemilihan Kepala Daerah.

Lain dari pada itu diharapkan dengan pengujian SK Bupati ini Pasal 4 butir 14 dan 15 PP 53 Tahun 2010, dapat menjadi dasar untuk mengamandeman Pasal 10 PP 100 Tahun 2000 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural. Artinya kalau pada PP 53 terdapat larangan untuk dukung mendukung maka pemangku jabatan struktural harus dikenakan sanksi yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 10 PP 100 (apabila dikemudian hari diamandemen).

Bahan Bacaan

  1. A. Buku

Faturohman, Deden dan Sobari, Wawan., (2002), Pengantar Ilmu Politik, Malang, UMM Pres.

Indroharto, (1985) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta,  Mahkamah Agung.

LAN-RI, (2006), Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Jakarta, LAN-RI.

Marbun SF, (1987), Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Pasolang, Harbani., (2008), Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, Alfabeta.

Stefanus, Kotan Y., (1995) Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wiyono, R., (2009), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

  1. B. Desertasi dan Makalah

Sudirman, D (2009), Netralitas PNS dalam Politik : Studi Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan Banten, Desertasi Doktor dalam Bidang Ilmu Politik, FISIP UI

Prasojo, Eko., (2009), Netralitas PNS dalam Pemilu, Kompas, 3 Maret 2009

 

  1. C. Dokumen

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah RI No. 100  Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah RI No. 53  Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

  1. D. Lain-Lain

http://akosasih.wordpress.com/sengketa kepegawaian,diakses 23-3-2010

Harian Fajar Kamis, 21 Oktober 2010

Harian Tribun Timur, Jumat 22 Oktober 2010

 

 

 

About these ads