Tugas Mata Kuliah              : SANKRI

D  o  s  e  n                             : Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si

O l e h                                    : Harry Katuuk  (2009.02.055)

Prog Magister MSDA STIA LAN MAKASSAR

 

Makalah

Apa Khabar LPND

HARRY KATUUK

No. Pokok : 2009.02.055


PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

 

 

General Program SBY-BUDIONO

Pada tanggal 20 Oktober 2009,  Presiden RI terpilih  Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Prof Dr. Budiono  dilantik oleh Ketua MPR untuk masa tugas 5 tahun ke depan. Pelantikan ini merupakan era baru dalam kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Isu hangat yang berkembang menjelang pelantikan Presiden dan Wapres adalah seleksi personal dimana Presiden memilih pembantunya  sebagai Menteri untuk melaksanakan tugas keseharian Presiden.

Jumlah Menteri yang akan dipilih adalah 34 orang, yaitu suatu kondisi yang sama dengan program Kabinet Indonesia Bersatu sejak 2004 lalu. Sampai tulisan ini dibuat Presiden belum menetapkan siapa saja yang akan membantunya sebagai Menteri.   Namun general program lima tahun ke depan adalah tekad Presiden untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kompas, 21 Oktober 2009) untuk itu Presiden mengingatkan agar rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu menghadapi tantangan pada masa mendatang, dan Bangsa Indonesia juga diminta untuk tidak lemah, lalai, dan besar kepala menghadapi situasi dunia yang masih dilanda krisis.

Dalam bahasa sederhana Program 5 Tahun ke depan khususnya untuk Dalam Negeri adalah (1) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (prosperity), (2) Penguatan Demokrasi (democracy), (3) Menegakkan keadilan (justice).  Ketiga program Dalam Negeri ini merupakan program yang harus dijalankan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Selain program-program tersebut dilaksanakan oleh para Menteri, Menteri juga akan dibantu oleh suatu lembaga bentukan Presiden (karena hak Prerogatifnya) yaitu Lembaga Pemerintah Non Departemen (dalam tulisan ini disingkat LPND). Istilah Non departemen artinya lembaga ini berdiri sendiri tidak berada langsung di bawah Menteri, tetapi  melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebaliknya agar jalur komando tetap terjaga maka  dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, artinya Menteri sebagai pembantu Presiden,  ikut terlibat secara koordinatif dengan tugas-tugas LPND. Koordinasi sebagaimana yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah  lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. (Pasal 106 Kepres 103 Tahun 2001, kemudian dirobah berdasarkan Perpres 64 Tahun 2005).

Mau tidak mau,  LPND merupakan perpanjangan tangan Presiden bersama Para Menteri akan menjalankan general program dalam negeri 5 tahun kedepan.

 

LPND Sebelum 2001

Keadaan LPND sebelum Tahun 2001 tercatat beberapa informasi (baca “Menyoal LPND”, oleh Prijono Tjiptoherijanto : 5 September 2001) :

  1. Adanya perangkapan jabatan sebagai Ketua LPND oleh Menteri Negara sebagai hal yang biasa karena muatan politis, kong kalikong karena proyeksi Pemilu 2004,  kok,  sulit mencari seorang ketua LPND diantara 205 juta penduduk ?
  2. Badan Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (BKPK) dan Badan Kependudukan Nasional (BKN) yang berdiri sendiri kemudian dialihkan ke departemen induknya. BKPK ke Menko Kesra dan BKN ke Deparetemen Dalam Negeri. Namun demikian sesungguhnya BKPK dibentuk karena kepanikan mengatasi kemiskinan, mengabaikan Menko Perekonomian dan secara operasional mengabaikan Depnakertrans yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan pada waktu itu. Dengan dialihkan kedua lembaga itu ke Departemen Induk maka pembentukan BKPK dan BKN merupakan pemborosan, yaitu membentuk lembaga yang tidak diperlukan.  Demikian pula dengan BKN yang telah menyusun program kependudukan secara nasional harus  ditata ulang di Depdagri.
  3. Adanya pemikiran kiranya Lembaga Informasi Nasional (LIN) dilikuidasi saja bila ada Menteri Negara Informasi dan Komunikasi. Begitu juga Badan Kesejahteraan Sosial nasional (BKSN) masih perlu hidup kalau sudah dibangunkan kembali dari tidurnya Departemen Sosial.
  4. Hilangnya Bulog dalam LPND pada tahun 2001 kemudian menjadi Perum Bulog pada tahun 2003.

LPND Sekarang

Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keppres dan terakhir dengan Perpres  No. 64 Tahun 2005.

Pasal 3 Kepres 103 (Perpres 11/2005) ditetapkan LPND terdiri dari 22 Lembaga/Badan.  Dan masing-masing LPND mempunyai tugas dan kewenangan yang jelas.  Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing LPND dikoordinasikan oleh :

  1. Menteri Dalam Negeri bagi BPN
  2. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS
  3. Menteri Perdagangan bagi BKPM
  4. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN
  5. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS
  6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI.
  7. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL dan BSN
  8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BPS
  9. Menteri Perhubungan bagi BMG

Pasal 107 (Kepres No. 103) mengisyaratkan bahwa LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

Ada 6 Departemen (Kementerian) yang mempunyai tugas koordinasi dengan LPND-LPND dan ada 3 Kementerian Negara  yang berkoordinasi dengan LPND-LPND. Karena tugas umum LPND adalah melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden maka bila dikoordinasikan dengan tugas Menteri maupun Menteri Negara maka prisip koordinasi adalah prinsip utama yang harus dilakukan. Artinya Menteri dan masing-masing LPND berkoordinasi merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidangnya.

 

Bagaimana  LPND Ke Depan ?

Kerancuan-kerancuan  LPND sebelum 2001 tentunya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola Negara, utamanya  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan  bertanggung jawab atas program yang dijalankan. Sebagai Kepala Pemerintahan maka Presiden bersama Menteri dan seluruh aparatur pemerintahan termasuk di dalamnya LPND perlu merewind apa yang perlu diperbaiki di masa depan. Sejalan dengan itu maka diperlukan :

  1. Redefinisi istilah yang digunakan dalam LPND. Istilah Lembaga dan istilah Badan mempunyai padanan kata dan seolah-olah mempunyai kemiripan satu sama lain. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “lembaga” adalah badan atau organisasi yang bermaksud melakukan suatu usaha. Sedangkan “badan” adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.  Menurut Echols-Shadily (1998) “badan” lebih diarahkan pada corporation, sedangkan “lembaga” lebih diartikan sebagai organization atau institution. Dari definisi ini kata lembaga lebih tepat dibandingkan dengan badan. Lembaga menunjukan organisasi (sekumpulan orang-orang).  Sehingga Badan Kepegawaian Negara sebaiknya menjadi Lembaga Kepegawaian Negara (LKN, bukan lagi BKN). Istilah “badan” masih tetap diperlukan tetapi bukan dalam LPND. Misalnya  : di Departemen Perhubungan dikenal adanya badan yang menangani pendidikan kedinasan yang dikenal sebagai Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat). Sehingga, istilah lebih baik menggunakan istilah lembaga dalam LPND  dan menggunakan istilah badan dalam sub organisasi Departemen.
  2. Redesign LPND-LPND. Ada LPND yang dapat diintegrasikan ke dalam Departemen misalnya :
    1. Arsip Nasional RI (ANRI) dan Perpustakaan Nasional RI (PERPUSNAS) bergabung (sebagai salah satu Dirjen) di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan berkumpul dengan situs-situs budaya yang dapat dikategorikan sebagai arsip budaya.
    2. BKN kembagi ke Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, sebagai Badan yang menangani kepegawaian secara nasional.
    3. BAPPENAS gabung dengan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
    4. LIPI dan BPPT masuk dalam Departemen Pendidikan Nasional
    5. BPOM kembali ke Departemen Kesehatan
    6. LEMHANAS ke Departemen Pertahanan
    7. BMG kembali ke Departemen Perhubungan.
    8. 3. Reform LPND. Dengan redesign LPND tersebut di atas, maka LPND hanya tertinggal 11 LPND terdiri :
      1. Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Lembaga ini penting untuk tetap dipertahankan karena akan melaksanakan tugas di bidang administrasi Negara. Negara membutuhkan penyediaan pelayanan publik yang  berkualitas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang semakin berkurang  akibat krisis ekonomi yang terus menerus.   LAN bertugas untuk  membangkitkan kembali jiwa dan semangat dari Aparatur Negara (a spirit to serve public) dan menjadi mitra masyarakat (partner of society) atau melakukan kerjasama dengan masyarakat (co production)  sehingga general program SBY – Budiono khususnya program Dalam Negeri yaitu (1) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (prosperity), (2) Penguatan Demokrasi (democracy), (3) Menegakkan keadilan (justice) dapat dilaksanakan karena didukung oleh Administrasi Negara baik di pusat maupun di daerah dan kinerjanya  dapat dipertanggungjawabkan. Namun, khusus bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) – LAN, sebaiknya Strata 1 –nya  diserahkan kepada PTN atau PTS sebagai bahan baku,   STIA – LAN  tetap eksis hanya pada tingkatan Strata 2 atau Strata 3.   Pada Strata ini STIA-LAN harus lebih menitik beratkan kurikulumnya pada aspek kejiwaan bagi aparatur Negara yang menimba ilmu di STIA-LAN. Aspek kejiwaan dalam muatan kurikulum sangat penting artinya dalam membentuk aparatur Negara yang tidak arogan, sombong dan melecehkan masyarakt  karena  beliau menyandang  gelar Abdi Negara, Abdi Masyarakat).  Oleh karena itu kurikulum yang berkaitan dengan sikap, perilaku, budaya, etika dan lain-lain  dapat disajikan  secara berkesinambungan.

  1. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi Lembaga Pusat Statistik (LPS) tetap dipertahankan karena  kegiatan statistik akan meliputi berbagai aspek pengumpulan data dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ini tetap sebagai lembaga pengukur tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
  2. Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi Lembaga Standarisasi Nasional (LSN)
  3. BAPETEN dan BATAN  dilebur menjadi satu dengan nama LAPETENLATAN dengan tugas rekayasa nuklir dan pengawasan terhadap zat-zat radioaktif lainnya.
  4. BIN tetap ada menjadi LIN (Lembaga Intelijen Nasional)
  5. LEMSANEG tertap ada
  6. BKKBN menjadi LKKBN
  7. LAPAN dan BAKOSURTANAL   bergabung menjadi LPND tersendiri dengan nama baru LAPANSURTANAL.
  8. BPKP menjadi LPKP
  9. BKPM menjadi LKPM dan BPN menjadi LPN.

Dengan demikian  hanya terdapat  11 dari 22 LPND, dan dari segi ekonomi, efisiensi dan efektifitas ke 11 LPND dapat menjadi Lembaga yang memberikan bantuan dan dukungan kepada Presiden dalam  mengurangi kemiskinan dan meninghkatkan kesejahteraan rakyat sebagai General Program 5 tahun kedepan.          

Catatan Akhir

Sapaan “Apa Khabar LPND”,  berangkat dari Pasal  4 UUD 1945 secara jelas dikatakan bahwa  “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.   Hal ini menunjukan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif  untuk bertindak untuk dan atas nama Negara membentuk Tatanan Organiasasi Pemerintahan, sesuai keinginannya.  Oleh karena itu maka Presiden mempunyai hak untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat menunjang suksesnya program yang dicanangkan bahkan dapat dikatakan sebagai janji kepada rakyat. Karena harus mengimplementasikan janji  maka Presiden membentuk lambaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadanya yaitu LPND.

Namun, dalam hal memutuskan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden,  LPND tidak mempunyai “gigi” karena dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan sesuai Tap MPR No. III/MPR/2000, tidak terdapat kewenangan LPND untuk itu,  sehingga LPND tidak dibenarkan untuk membuat keputusan bagi kepentingan publik. Keputusan LPND adalah keputusan internal. Apabila akan diberlakukan kepada masyarakat maka harus melalui keputusan Menteri atau keputusan Presiden.

Disisi lain,  LPND dalam pelaksanaan tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat maka perlu adanya kekuatan hukum yang  menopang kebijakan publik yang dilahirkan oleh LPND. Kebijakan publik itu akan  mengikat masyarakat dalam pelaksanaannya.  Oleh karena itu apabiila mengininkan tugas    LPND efektif maka diperlukan perobahan mendasar  pada hirarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan butir didalamnya “Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen” setelah Peraturan  Menteri. Secara lengkap diusulkan perubahan hirarki peraturan perundang-undangan  menjadi  (1) UUD 1945,  (2) Ketetapan MPR,  (3) UU,  (4) Perppu, (5) Peraturan Pemerintah, (6) Peraturan  Presiden, (7) Peraturan Menteri (8) Peraturan LPND, (9) Peraturan Daerah.

Dengan dimasukannya Peraturan LPND dalam hirarki  itu maka LPND lebih operasional karena tugas LPND adalah menyiapkan kebijaksaanaan nasional dan kebijaksanaan umum (Pasal 81 ayat b Kepres 103) yang harus dilaksanakan oleh Kepala LPND yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 109)  dan Kepala LPND adalah “jabatan negeri” (Pasal 115) sehingga LPND harus memiliki  “gigi yang tajam” untuk melaksanakan tugasnya. LPND dan Menteri serta Instansi lainnya  harus saling berkoordinasi. Dan harus diakui yang membantu Presaiden adalah Wakil Presiden dan Menteri sebagai Kabinet. LPND hanya pejabat yang diangkat untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu.

 

Makassar,  21 Oktober 2009